√ Demokrasi Terpimpin : Pengertian, Ciri, Tujuan dan Dampak Terlengkap

Diposting pada

√ Demokrasi Terpimpin : Pengertian, Ciri, Tujuan dan Dampak Terlengkap Hallo para pencari ilmu, jumpa kembali dalam artikel di seputarilmu.com. Kali ini akan membahas mengenai Demokrasi Terpimpin.

Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah Demokrasi Terpimpin? Simak penjelasan terlengkapnnya di bawah ini.

 

√ Demokrasi Terpimpin : Pengertian, Ciri, Tujuan dan Dampak Terlengkap
√ Demokrasi Terpimpin : Pengertian, Ciri, Tujuan dan Dampak Terlengkap

 

Pengertian Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang di mana seluruh keputusan dan pemikiran berpusat pada satu pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno.

Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan Presiden Soekarno di dalam pembukaan sidang konstituante pada 10 November 1956.

 

 

Tujuan Demokrasi Terpimpin

  • Untuk mengganti demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil untuk negara Indonesia.
  • Untuk meningkatkan kekuasaan presiden pada masa itu yang awalnya hanya sebatas sebagai kepala negara menjadi pemegang kekuasaan tertinggi.

 

 

Ciri – Ciri Demokrasi Terpimpin

 

1. Kekuasaan Presiden

Pada sistem demokrasi terpimpin, presiden berperan sebagai penguasa tertinggi di dalam suatu negara. Di Indonesia sistem pemerintahan ini diberlakukan pada 5 Juli 1959, dimana negara Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno kala itu.

Dengan berlakukan sistem demokrasi terpimpin, presiden Soekarno pada masa itu dapat mengubah berbagai peran dari wakil rakyat yang dianggap tidak sejalan dengan kehendaknya, khususnya di bidang politik.

 

2. Peran Partai Politik Terbatas

Pada masa berlakunya sistem demokrasi terpimpin, peran partai politik menjadi sangat terbatas. Keberadaan partai politik seolah-olah hanya untuk menjadi pendukung berbagai kebijakan presiden Soekarno.

 

3. Peran Militer Semakin Besar

Pada masa demokrasi terpimpin, peran militer di Indonesia sangat kuat. Masa itu militer memiliki dua fungsi (dwifungsi), yaitu sebagai garda pertahanan negara dan juga berperan pada pemerintahan. Kuatnya peran militer pada pemerintahan ternyata mengakibatkan kekacauan politik di Indonesia.

 

4. Paham Komunisme Berkembang

Pada masa itu, hubungan antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin baik. Dukungan PKI terhadap Presiden Soekarno dimanfaatkan dengan baik sehingga paham komunisme berkembang pesat pada masa itu.

 

5. Anti Kebebasan Pers

Pers yang memiliki peran sebagai penyambung suara rakyat pada sistem politik dibatasi oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terhadap pers tersebut membuat sebagian besar media menutup diri dan tidak berani mengedarkan berita karena adanya ancaman dicekal.

 

6. Sentralisasi Pemerintah Pusat

Sistem demokrasi terpimpin menimbulkan ketidakadilan, salah satunya adalah pemerintahan yang dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Peran partai politik semakin tidak jelas dalam pemerintahan sehingga menimbulkan kekacauan.

 

7. Terjadi Pelanggaran HAM

Kebebasan pers yang terkekang, sentralisasi pemerintah pusat, dan peran militer yang sangat besar berdampak pada meningkatnya tindakan semena-mena terhadap masyarakat. Pelanggaran HAM sering dilakukan oleh pemerintah jika menemukan masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah.

 

 

Latar belakang Demokrasi Terpimpin

 

Masa Demokrasi Terpimpin pertama kali dicetuskan Presiden Soekarno yang diawali oleh anjuran Soekarno supaya Undang-Undang yang dipakai untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945.

Namun usulan itu menimbulkan sejumlah pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut, diadakan pemungutan suara yang diikuti seluruh anggota konstituante.

Pemungutan suara dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul akibat dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut.

Konsep pencetusan demokrasi terpimpin berisi :

  • Segi Keamanan Nasional : Terdapat banyaknya gerakan separatis terjadi pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara.
  • Segi Perekonomian : Sering terjadinya pergantian kabinet masa demokrasi liberal yang menyebabkan program yang dirancang oleh kabinet tidak bsa dijalankan secara utuh, hingga pembangunan ekonomi menjadi tersendat.
  • Segi Politik : Konstituante gagal dalam menyusun Undang Undang Dasar baru untuk menggantikan UUDS 1950.

Karena hal-hal tersebut, maka tercetus Dekrit Presiden pada 5 Juli 1950, yang berisi tentang sebagai berikut :

  • Tidak berlaku lagi UUDS 1950
  • Berlakunya kembali UUD 1945
  • Pembubaran konstituante
  • Pembentukan MPRS dan DPAS

Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin yang berlandaskan sistem pemerintahan presidensiil, ada 2 hal yang menjadi dasar pemerintah diantaranya yaitu sebagai berikut :

  • Presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
  • Para menteri berada di bawah wewenang presiden dan bertanggung jawab pada Presiden.

 

 

Dampak Positif Demokrasi Terpimpin

  • Negara terhindar dari perpecahan dan krisis yang tak berkesudahan.
  • Mengembalikan UUD 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan.
  • Menjadi awal dibentuknya Lembaga Tinggi Negara, yaitu MPRS dan DPAS.

 

 

Dampak Negatif Demokrasi Terpimpin

  • Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara lainnya memiliki kekuasaan yang besar sehingga timbul potensi penyalahgunaan.
  • Memberlakukan Dwifungsi Militer sehingga Militer dapat ikut berpolitik.

 

Demikianlah penjelasan terlengkap mengenai √ Demokrasi Terpimpin : Pengertian, Ciri, Tujuan dan Dampak Terlengkap. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi para pencari ilmu. Terima Kasih.

 

Baca Juga Artikel :

Baca Juga :  √ Diagnosa : Pengertian, Ciri, Syarat, Jenis dan Tahapan Terlengkap

Baca Juga :  √ Kewarganegaraan : Pengertian, Asas, Tujuan, dan Status Terlengkap

Baca Juga :  √ Bendungan : Pengertian, Manfaat, Jenis dan Contoh Terlengkap

Baca Juga :  √ Bagian - Bagian Telinga : Pengertian & Fungsinya Lengkap