SeputarIlmu.Com –Hallo para pencari ilmu, jumpa kembali dalam artikel di seputarilmu.com. Kali ini akan membahas mengenai Politik Etis.

Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah Politik Etis? Simak penjelasan terlengkapnnya di bawah ini.

Table of Contents

Pengertian Politik Etis

Politik Etis atau Politik Balas Budi merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi.

Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Politik etis ini muncul pada tahun 1890 atas desakan golongan liberal dalam parlemen Belanda.

Mereka yang berhaluan progresif tersebut memberikan usulan agar pemerintah Belanda memberikan perhatian kepada masyarakat Indonesia yang telah bersusah payah mengisi keuangan negara Belanda melalui program tanam paksa.

Desakan ini muncul dari pemikiran bahwa negeri Belanda telah berutang banyak atas kekayaan bangsa Indonesia yang dinikmati oleh Belanda.

Politik etis mulai dilakukan pada 1901 yang berisi tiga tindakan, yaitu edukasi (pendidikan), irigasi (pengairan), dan transmigrasi (perpindahan penduduk). Pencetus politik etis (politik balas budi) adalah C.Th. van Deventer yang merupakan seorang politikus.

Van Deventer memperjuangkan nasib bangsa Indonesia dengan menulis karangan dalam majalah De Gids yang berjudul Eeu Eereschuld (Hutang Budi).

Van Deventer menjelaskan bahwa Belanda telah berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Hutang budi itu harus dikembalikan dengan memperbaiki nasib rakyat, mencerdaskan dan memakmurkan.

Latar Belakang Politik Etis

Sistem tanam paksan memunculkan penderitaan rakyat Indonesia
Sistem ekonomi liberal tidak dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat
Belanda memberi penekanan dan penindasan kepada rakyat
Rakyat kehilangan tanahnya
Terdapat kritik dari kaum intelektual Belanda sendiri

Manfaat Politik Etis

Munculnya kalangan terpelajar.
Irigasi banyak diperbaiki.
Hasil produksi meningkat.
Persebaran penduduk ke berbagai tempat.

Tokoh Politik Indonesia

P. Brooshoof, redaktur surat kabar De Lokomotif, yang pada tahun 1901 menulis buku berjudul De Ethische Koers In de Koloniale Politiek (Tujuan Ethis dalam Politik Kolonial).
F. Holle, banyak membantu kaum tani.
Van Vollen Hoven, banyak memperdalam hukum adat pada beberapa suku bangsa di Indonesia.
Abendanon, banyak memikirkan soal pendidikan penduduk pribumi.
Leivegoed, jurnalis yang banyak menulis tentang rakyat Indonesia.
Van Kol, banyak menulis tentang keadaan pemerintahan Hindia Belanda.
Douwes Dekker (Multatuli), dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar berisi kritikan terhadap pelaksanaan tanam paksa di Lebak, Banten.

Tujuan Politik Etis

Meningkatkan Edukasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
Membuat Irigasi bertujuan membangun sarana dan jaringan pengairan.
Transmigrasi dan imigrasi adalah mengorganisasi perpindahan penduduk.

Isi Politik Etis

1. Edukasi (Pendidikan)

Pendidikan diberikan di sekolah kelas satu pada anak-anak pegawai negeri dan orang yang berkedudukan atau berharta. Pada 1903 ada 14 sekolah kelas satu di ibukota karesidenan dan ada 29 di Ibukota Afdeling dengan mata pelajaran yang diajarkan seperti membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, ilmu alam, sejarah, dan menggambar.

Pendidikan kelas dua dikhususkan untuk anak-anak pribumi golongan bawah. Pada 1903, di Jawa dan Madura sudah terdapat 245 sekolah kelas dua negeri dan 326 sekolah Fartikelir, di antaranya 63 dari Zending.

Pada 1892 jumlah muridnya ada 50.000, pada 1902 ada 1.623 anak pribumi yang belajar pada sekolah Eropa. Untuk menjadi calon pamong praja ada tiga sekolah Osvia, masing-masing di Bandung, Magelang, dan Probolinggo.

Nama-nama sekolah untuk anak-anak Eropa dan anak kaum pribumi, yaitu sebagai berikut :

HIS (Hollandsch Indlandsche School) setara SD
MULO (Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs) setara SMP
AMS (Algemeene Middlebare School) setara SMU
Kweek School (Sekolah Guru) untuk kaum bumi putra
Technical Hoges School (Sekolah Tinggi Teknik) di Bandung. Pada 1902, didirikan sekolah pertanian di Bogor (sekarang IPB).

2. Transmigrasi (Perpindahan Penduduk)

Dengan adanya transmigrasi tanah-tanah di luar Jawa yang belum diolah menjadi lahan perkebunan, akan bisa diolah untuk menambah penghasilan. Selain itu, untuk mengurangi kepadatan penduduk Jawa.

Pada 1865, jumlah penduduk Jawa dan Madura sebanyak 14 juta jiwa. Pada 1900, telah berubah menjadi dua kali lipat.

Pada awal abad ke-19 terjadi migrasi penduduk dari Jawa Tengah ke Jawa Timur sehubungan dengan adanya perluasan perkebunan tebu dan tembakau, migrasi penduduk dari Jawa ke Sumatra Utara karena adanya permintaan besar akan tenaga kerja perkebunan di Sumatra Utara, terutama ke Deli, sedangkan ke Lampung memiliki tujuan untuk menetap.

3. Irigasi (Pengairan)

Sarana vital bagi pertanian yaitu pengairan, oleh pihak pemerintah telah dibangun sejak 1885 seluas 96.000 bau untuk irigasi Berantas dan Demak, pada 1902 luasnya menjadi 173.000 bau. Dengan irigasi tanah pertanian akan menjadi subur dan produksinya bertambah.

Penyimpanan Politik Etis

1. Penyimpangan dalam Bidang Edukasi

Pembangunan sekolah-sekolah yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Tapi pendidikan ini ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah.

Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat hanya diperuntukan untuk anak pegawai negeri dan orang yang mampu.

Terjadi diskriminasi pendidikan yaitu pengajaran di sekolah kelas I untuk anak pegawai negeri dan orang yang berharta dan di sekolah kelas II kepada anak pribumi dan umumnya.

2. Penyimpangan dalam Bidang Irigasi

Pelaksanaan pengairan (irigasi) hanya ditujukan pada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi.

Dalam bidang irigasi (pengairan) diadakan pembangunan dan perbaikan. Namun pengairan tersebut tidak ditujukan untuk pengairan sawah dan ladang milik rakyat, tapi untuk mengairi perkebunan milik swasta asing dan pemerintah kolonial.

3. Penyimpangan di Bidang Migrasi

Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan milik Belanda. Hal tersebut karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Deli, Suriname, dan lain sebagainya. Mereka dijadikan kuli kontrak.

Migrasi ke Lampung bertujuan menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri.

Untuk mencegah agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, lalu dikembalikan pada mandor atau pengawas.

Dampak Politik Etis Bagi Indonesia

Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan rel kereta api yang memperlancar perpindahan barang dan manusia.
Pembangunan infrastruktur pertanian dalam hal ini bendungan yang nantinya bermanfaat bagi pengairan.
Berdirinya sekolah-sekolah, seperti Hollandsch Indlandsche School(HIS) setara SD untuk kelas atas dan yang untuk kelas bawah dibentuk sekolah kelas dua, Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs (MULO) setara SMP, Algemeene Middlebare School (AMS) setara SMU, Kweek School (Sekolah Guru) untuk kaum bumi putra dan Technical Hoges School (Sekolah Tinggi Teknik), School Tot Opleiding Van Indische Artsen (STOVIA) sekolah kedokteran.
Adanya berbagai sekolah mengakibatkan munculnya kaum terpelajar atau cendikiawan yang nantinya menjadi pelopor Pergerakan Nasional seperti contoh Soetomo mahasiswa STOVIA mendirikan organisasi Budi Utomo.

Demikianlah penjelasan terlengkap mengenai √ Politik Etis : Pengertian, Isi, Tujuan, Manfaat, Latar Belakang & Dampaknya Lengkap. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi para pencari ilmu. Terima Kasih.

Baca Juga Artikel Lainnya :