√ Tax Amnesty : Pengertian, Latar Belakang, Peraturan, Manfaat, Tujuan & Contohnya Lengkap

√ Tax Amnesty : Pengertian, Latar Belakang, Peraturan, Manfaat, Tujuan & Contohnya Lengkap

SeputarIlmu.Com – Tax Amnesty ?? Mendengar kata tax amnesty sudah tidak asing lagi terdengar ditelinga kita. karena tax amnesty sedang diperbincangkan di tanah air Indonesia, baik di media televisi, maupun media massa. dengan diberlakukan nya tax amnesty menuai pro dan kontra, ada yang mendukung dan ada yang menolak kebijakan yang satu ini. Tapi tahukah anda apa yang dimaksud dengan Tax Amnesty ?? Jika anda belum mengetahuinya, Disini akan mengulas secara lengkap apa itu yang dimaksud dengan Tax Amnesty. Untuk itu marilah simak ulasan yang ada dibawah berikut ini.

Pengertian Tax Amnesty

Tax amnesty merupakan sebuah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Pengertian Tax Amnesty secara umum merupakan suatu kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang forgiveness / pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas sebuah pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan sebuah pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap sudah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan.

Menurut “UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak” Tax Amnesty adalah sebuah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut “PMK No. 118/PMK.03/2016” Tax Amnesty merupakan sebuah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Latar Belakang Tax Amnesty

Latar belakang Tax Amnesty atau mengapa Indonesia harus memberikan tax amnesty kepada para pembayar pajak (wajib pajak) diantaranya yaitu sebagai berikut :

• Yang Pertama Indonesia memberlakukan Tax Amnesty ialah karena terdapat Harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum semuanya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
• Tax Amnesty yaitu untuk meningkatkan suatu penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta untuk kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak.
• Kasus Panama Pappers

Karena dari ketiga latar belakang tax amnesty tersebut maka presiden republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang Undang Tax Amnesty Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Peraturan Tax Amnesty

1. Subjek dan Objek Tax Amnesty

Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 menerangkan apa saja subjek dan objek tax amnesty, yaitu sebagai berikut :

• Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan sebuah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan berhak mendapatkan sebuah Pengampunan Pajak.
• Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada tahun pakan terakhir di bawah penghasilan tidak kena pajak, dapat tidak memakai haknya untuk mengikuti suatu Pengampunan Pajak.
• Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia ialah Subjek Pajak Luar Negeri dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.
• Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak, ketentuan yang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tidak diterapkan. Baca Juga Secara Lengkap : Pajak

2. Harta Tambahan

Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 menerangkan apa saja yang dimaksud dengan harta tambahan, yaitu sebagai berikut :

• Termasuk dalam pengertian Harta tambahan yang sebagaimana yang ada di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tentang Pengampunan Pajak yaitu :

• • Harta warisan; dan/atau
  • Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam suatu garis keturunan lurus satu derajat,
  • yang belum atau belum semuanya dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

• Harta warisan yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a bukan merupakan objek Pengampunan Pajak bila :
  • Diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki sebuah penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; atau
  • Harta warisan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pewaris.

• Harta hibahan yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b bukan merupakan objek Pengampunan Pajak bila :
  • Diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; atau
  • Harta hibahan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pemberi hibah.
• Dalam hal ahli waris yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan harta warisan dan/atau harta hibahan dalam Surat Pernyataan dalam rangka Pengampunan Pajak, ketentuan yang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tidak diterapkan.

3. Penyampaian atau Pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 yang menerangkan bagaimana bila wajib pajak tidak mengikuti sebuah Tax Amnesty. Hal ini menjadi suatu jawaban atas keresahan masyarakat soal Tax Amnesty. Maka, jika tidak mengikuti Tax Amnesty maka:

• Bagi Wajib Pajak yang tidak mengguanakan haknya untuk mengikuti sebuah Pengampunan Pajak dapat menyampaikan suatu Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
• Terhadap Harta yang diperoleh dari penghasilan yang sudah dikenakan Pajak Penghasilan atau Harta yang diperoleh dari penghasilan yang bukan objek Pajak Penghasilan dan belum dilaporkan dalam sebuah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

• • Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sudah disampaikan, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; atau
  • Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan belum disampaikan, Wajib Pajak dapat melaporkan Harta tersebut dalam sebuah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

• Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan haknya untuk mengikuti sebuah Pengampunan Pajak dan Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau sebuah informasi atas Harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang suatu Pengampunan Pajak diterapkan.

4. Nilai Wajar Harta

Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 yang menerangkan bahwa bagaimana penentuan Nilai Wajar Harta yang akan diungkapkan. Maka Nilai Wajar Harta yaitu sebagai berikut :

• Nilai wajar Harta Tambahan ialah sebuah nilai yang menggambarkan sebuah kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara yang berdasarkan penilaian Wajib Pajak.
• Nilai wajar untuk Harta Tambahan ialah yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selain kas atau setara kas yaitu nilai yang menggambarkan suatu kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara yang berdasarkan penilaian Wajib Pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.
• Nilai wajar yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam sebuah Surat Pernyataan Harta tidak dilakukan suatu pengujian atau koreksi oleh Direktur Jenderal Pajak.

Manfaat Tax Amnesty

Manfaat atau keuntungan yang diperoleh oleh Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty yakni sebagai berikut :

1. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sebuah sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk suatu kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.

2. penghapusan sebuah sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk suatu kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.

3. Tidak dilakukan sebuah pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan suatu kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.

4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.

Tujuan Tax Amnesty

Tujuan dari Tax Amnesty yang berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

• Bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
• Bertujuan untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sebuah sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
• Bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Contoh Kasus Tax Amnesty

Bapak Ridho hendak melaporkan hartanya untuk mengikuti amnesti pajak dengan rincian yaitu sebagai berikut :

• Mobil senilai 300.000.000
• Rumah Senilai 500.000.000
• Hutang FIF Senilai 200.000.000
• Hutang di Bank BRI Senilai 500.000.000

Ditanya

Hitung Berapa Jumlah Tambahan Hartanya ???

Jawab

Jumlah Harta 300.000.000 + 500.000.000 = 800.000.000

Jumlah Utang adalah sebesar 150.000.000 dengan rincian :

Karena pak ridho merupakan Orang Pribadi maka maksimal utang yang dapat dibebankan yaitu sebesar 50 % dari nilai Harta = 50 % X 300.000.000 = 150.000.000, dari semua utang di FIF sebesar 200.000.000 hanya sebesar 150.000.000 yang dapat dibebankan sebagai pengurang.

Hutang di BRI tidak bisa diakui karena pak Ridho tidak bisa memberikan bukti koneksi antara hutang BRI dengan Harta

Total Tambahan Harta

Nilai total tambahan harta dalam sebuah perhitungan tax amnesty yaitu 800.000.000 – 150.000.000 = 650.000.000 Jumlah inilah yang dijadikan sebagai dasar pengenaan tarif tax amnesty.

Menghitung Uang Tebusan

Jumlah uang tebusan yang harus dibayar pak Ridho seandainya Pak Ridho merupakan pengusaha UMKM yaitu sebesar 0,5 % X 650.000.000 = 3.250.000

Itulah ulasan tentang √ Tax Amnesty : Pengertian, Latar Belakang, Peraturan, Manfaat, Tujuan & Contohnya Lengkap. Semoga apa yang diulas diatas bermanfaat bagi pembaca. Sekian dan terimakasih.

Baca Juga Artikel Lainnya Disini :

[irp posts=”133″ name=”√ Pajak : Pengertian, Jenis, Fungsi & Manfaat Serta Contohnya Lengkap”]

[irp posts=”211″ name=”Pengertian, Tujuan, dan Macam-macam Kebijakan Moneter Bank Indonesia”]

[irp posts=”190″ name=”√ Inflasi Adalah : Pengertian, Jenis, Dampak & Penyebabnya Lengkap”]

[irp posts=”211″ name=”Pengertian, Tujuan, dan Macam-macam Kebijakan Moneter Bank Indonesia”]

[irp posts=”191″ name=”√ Kebijakan – Kebijakan Untuk Mengatasi Inflasi Secara Lengkap”]