SeputarIlmu.Com – Berwarga negara didalam suatu negara hukum. pasti ada saja mengalami permasalahan didalam kenagaraan, dari situ lah suatu negara bertanggung jawab untuk melindungi suatu rakyat dan agar untuk menyelesaikan suatu masalah dalam negara. Untuk lebih jelasnya lagi tentang kebijakan publik mari lah simak ulasan yang ada dibawah berikut.
Pengertian Kebijakan Publik
Secara Umum, Kebijakan Publik ialah suatu proses perbuatan kebijakan oleh suatu pemerintah atau pemegang kekuasaan yang berdampak kepada masyarakat luas. Sedangkan jika di artikan secara terpisah atau secara etimologi, Kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata polis yang artinya negara, kota. Sedangkan pada bahasa latin dari kata politia yang artinya negara, dan pada bahasa Inggris policie untuk menunjuk pada suatu masalah yang berhubungan dengan permasalahan Publik dan Administrasi pemerintahan.
Sedangkan arti dari kata Publik berasal dari bahasa Inggris, yaitu public yang artinya umum, masyarakat atau negara. Jadi, pengertian publik yaitu sejumlah manusia yang mempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan suatu tindakan yang benar dan bersih berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka punyai.
Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli
1. W.N.Dunn
Menurut W.N.Dunn menyatakan bahwa kebijakan publik yaitu Suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh suatu instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam suatu bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan sebuah pembangunan perkotaan.
2. Woll (1966)
Menurut Woll menyatakan bahwa Kebijakan publik yaitu sejumlah suatu aktivitas pemerintah untuk memecahkan suatu permasalahan di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai suatu lembaga yang mempengaruhi sebuah kehidupan masyarakat.
3. Robert Eyestone
Menurut Robert Eyestone menyatakan bahwa kebijakan publik yaitu sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan suatu lingkungannya. Pernyataan ini bisa diklasifikasikan sebagai democratic governance, yang dimana didalamnya terdapat sebuah interaksi negara dengan rakyatnya dalam rangka untuk mengatasi persoalan publik.
4. G. Peters
Menurut G. Peters menyatakan bahwa kebijakan publik yaitu Sejumlah suatu aktivitas Pemerintah, baik yang dilakukan sendiri atau melalui sebuah lembaga lain, yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
5. Carl Friedrich
Menurut Carl Friedrich menyatakan bahwa kebijakan publik ialah Suatu usulan arah tindakan atau sebuah kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu pemerintah guna untuk mengatasi hambatan atau untuk memanfaatkan sebuah kesempatan pada suatu lingkungan tertentu dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran.
6. Henz Eulau dan Kenneth Previt ( 1973 )
Menurut Henz Eulau dan Kenneth Previt Merumuskan kebijakan publik yaitu sebagai sebuah keputusan yang tetap, yang ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat suatu kebijakan dan yang melaksanakannya.
7. Robert Eyestone
Menurut Robert Eyestone menyatakan bahwa kebijakan publik yaitu sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Pernyataan ini bisa diklasifikasikan sebagai democratic governance, yang dimana didalamnya terdapat sebuah interaksi negara dengan rakyatnya dalam rangka untuk mengatasi suatu persoalan publik.
8. Amara Raksasataya
Menurut Amara Raksasataya menyatakan bahwa kebijakan publik yaitu suatu kebijakan sebagai sebuah taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.
9. Arnold Rose
Menurut Arnold Rose menyatakan bahwa kebijakan pubik yaitu Suatu rangkaian tindakan yang saling berhubungan.
10. Bill Jenkins
Menurut Bill Jenkins menyatakan bahwa Kebijakan publik yaitu suatu keputusan yang berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna untuk menentukan tujuan dan mendapatkan hasil yang berdasarkan suatu pertimbangan situasi tertentu.
Macam-Macam Kebijakan Publik
1. Kebijakan publik yang ditinjau dari pembuatnya.
- Pusat: Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara di pusat untuk mengatur semua warga negara dan seluruh wilayah Indonesia.
- Daerah: Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah atau sebuah lembaga Daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing.
2. Kebijakan publik menurut Sifatnya
- Bersifat Distributif: Kebijakan ini bersifat distributif dalam Membagi dan mengalokasikan suatu sumber-sumber material yang sudah didapatkan tersebut kepada masyarakat luas. Contohnya: pada Kebijakan pemerintah dalam memberi kartu sehat kepada penduduk kurang mampu.
- Bersifat Ekstraktif: artinya berupa dalam penyerapan sumber-simber material dari masyarakat luas. Contohnya :Kebiajakn pada bea cukai tembakau.
- Bersifat regulatif: Artinya Kebijakan yang isinya sejumlah peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga negara ataupun penyelenggara untuk menciptakan suatu ketertiban,kelancaran. Contohnya :Kebijakan dalam menetapkan UMR
Ciri-Ciri Kebijakan Publik
Untuk mengetahui bahwa ini kebijakan yang sifatnya publik, anda dapat mengacu pada karakteristik atau ciri-ciri kebijakan publik yang seperti ada dibawah ini :
- Kebijakan Publik yaitu suatu arahan dalam tindakan dari seseorang, kelompok ataupun pemerintah.
- Kebijakan Publik dilakukan oleh seorang aktor
- Kebijakan Publik yaitu sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan pemerintah
- Kebijakn Publik yaitu sebuah bentuk konkret negara dengan rakyatnya
- Kebijakan Publik yaitu suatu rangkaian sebuah instruksi/memerintah contohnya Undang Undang
Proses Perumusan Kebijakan Publik
Dalam merumuskan suatu kebijakan publik yang diatur menurut urutan waktu yang secara bertahap dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Pada tahapan ini mencerminkan suatu kegiatan yang terus berlangsung sepanjang waktu. Setiap tahapan berhubungan dengan tahap berikutnya. Perumusan kebijakan publik ini menyangkut beberapa permasalahan yakni sebagai berikut.
- Pada Energi dan lingkungan
- Ilmu pengetahuan dan teknologi
- Kesehatan
- Kesejahteraan sosial
- Kesempatan kerja
- Komunikasi
- Masalah internasional
- Masalah perkotaan
- Pendidikan
- Pembangunan
- Transportasi
Untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut dalam suatu kehidupan masyarakat, diperlukan partisipasi masyarakat yang artinya keikut sertaan masyarakat atau anggota masyarakat yang secara aktif dalam perumusan kebijakan publik. Dalam hal itu disebabkan masyarakat sendiri mengetahui dalam mengalamai suatu permasalahannya. Dalam membuat suatu kebijakan publik adalah suatu proses pembuatan sebuah keputusan untuk pengambilan keputusan atau pengambilan sebuah kebijakan dengan cara memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan suatu permasalahan.
Apabila masyarakat tidak aktif dalam perumusan suatu kebijakan publik, kebijakan tersebut akan sesuai dengan keinginan masyarakat.
Tujuan Kebijakan Publik
Dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pasti mempunyai tujuan. Tujuan dalam pembuatan kebijakan publik pada dasarnya yaitu untuk :
- Untuk mewujudkan suatu ketertiban dalam masyarakat
- Untuk melindungi suatu hak-hak masyarakat
- Untuk mewujudkan sebuah ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat
- Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
Tahap – Tahap Kebijakan Publik
Menurut William Dunn yang dikutip oleh Budi Winarno, menyatakan tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:
1. Tahap Penyusunan Agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat memposisikan masalah pada agenda publik. Masalah sebelum masuk dalam kebijakan publik akan berkompetisi terlebi dahulu, dan pada akhirnya beberapa masalah masuk pada agenda kebijakan para perumus kebijakan. Di tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus yang dibahas, atau terdapat pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda dalam waktu yang lama
2. Tahap Formulasi Kebijakan
Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan selanjutnya dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut diartikan untuk selanjutnya dicari pemecahan masalah yang terbaik.Dalam memecahkan masalah dicari dari asal dan berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.
3. Tahap Adopsi Kebijakan
Sekian banyak alternatif kebijakan yang disajikan para perumus kebijakan, nanti di akhir salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan
4. Tahap Implementasi Kebijakan
Sebuah program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catan elit apabila program tersebut tidak di implementasikan. Yaitu dijalankan oleh badan-badan adminstrasi ataupun agen-agen pemerintah pada tingkat bawah.
Kebijakan yang sudah diambil dijalankan oleh unit-unit adminstrasikan yang memobilisasikan sumber-sumber daya finansial dan manusia. Di tahap implementasi ini beberapa kepentingan akan saling bersaing.
5. Tahap Evaluasi Kebijakan
Dalam tahapan ini kebijakan yang sudah dijalankan akan dinilai atau dilakukan evaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih efek dampak yang dikehendaki, yakni memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh sebab itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar dalam penilaian apakah kebijakan publik yang sudah dilaksanakan telah mencapai dampak atau tujuan yang dikehendaki atau belum.
Dalam mengatasi suatu permasalahan didalam negara langkah yaang akan diambil yaitu membuat suatu kebijakan publik. Itulah ulasan tentang √ Kebijakan Publik : Pengertian, Macam, Ciri, Tujuan, Proses, Tahapan & Contohnya Lengkap. Semogaa apa yang diulas diatas bermanfat bagi pembaca .sekian dan terimakasih.
Baca Juga Artikel Lainnya :
- √ Kebijakan : Pengertian, Jenis & Tingkatannya Lengkap
- √ Cara Mengatasi Inflasi Secara Lengkap
- √ Inflasi : Pengertian, Jenis, Penyebab & Dampaknya Lengkap
- √ Kebijakan Moneter : Pengertian, Tujuan, Jenis & Contohnya Lengkap
- √ Kebijakan Fiskal : Pengertian, Tujuan, Fungsi, Jenis & Contohnya Lengkap
